Hasil Kajian Workshop dan FGD Jadi Dasar Penetapan Profil Lulusan Kurikulum 2026 Prodi Ilmu Politik Unud

• Posted by: Admin
• Jumat, 16 Januari 2026
• Has been read 18 time(s)

Denpasar — Program Studi S1 Ilmu Politik Universitas Udayana merampungkan kajian atas hasil Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai landasan penyusunan Kurikulum 2026. Proses evaluasi yang berlangsung sepanjang periode 2025–2026 ini dilakukan melalui lokakarya, tracer study, dan FGD dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, akademisi, asosiasi program studi, hingga berbagai lembaga pengguna lulusan.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperbarui daftar mata kuliah, tetapi juga menilai kembali relevansi kurikulum lama terhadap perkembangan ilmu politik, kebutuhan mahasiswa, kebutuhan pengguna lulusan, serta dinamika sosial-politik terkini.

Kurikulum Berbasis Kebutuhan, Bukan Sekadar Administrasi

Dalam paparannya, Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si. menegaskan bahwa kualitas program studi semestinya tidak hanya diarahkan pada pemenuhan administrasi akreditasi. Menurutnya, penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) perlu melibatkan berbagai pihak secara berkelanjutan, sementara perubahan mata kuliah harus didasarkan pada hasil evaluasi objektif, bukan kepentingan pengajar terhadap mata kuliah tertentu.

Perspektif Global South sebagai Arah Baru

Sementara itu, Drs. I Ketut Putra Erawan, M.A., Ph.D. menyoroti pentingnya melihat ilmu politik tidak hanya dari sudut pandang negara-negara Global North. Pengalaman negara-negara Global South, termasuk Indonesia, dinilai perlu mendapat tempat lebih kuat dalam pembelajaran—mencakup perhatian pada kelompok yang kurang terwakili, pengalaman politik lokal, ketimpangan, hingga kondisi sosial-politik khas negara berkembang. Pendekatan ini tidak dimaknai sebagai satu mata kuliah tunggal, melainkan cara pandang lintas teori, metodologi, dan studi kawasan.

Menghubungkan Tiga Level: Lokal, Nasional, dan Global

Hasil pemikiran tersebut kemudian tertuang dalam visi keilmuan Kurikulum 2026, yang memasukkan pengalaman negara-negara Selatan sebagai basis pengembangan pembelajaran, tanpa meninggalkan kearifan lokal Bali seperti nilai Tri Hita Karana. Dengan demikian, kurikulum baru ini menghubungkan tiga tingkat pembelajaran: pengalaman lokal, dinamika nasional, dan perkembangan politik global.

Lima Profil Kompetensi Lulusan

Masukan dari workshop dan FGD turut memperjelas kompetensi lulusan yang diharapkan—tidak sekadar memahami teori, tetapi juga mampu membaca perubahan sosial-politik, meneliti, mengolah data, berargumentasi, berkomunikasi efektif, bekerja sama, memahami konflik, menggunakan teknologi, serta melakukan advokasi.

Hasil tersebut diterjemahkan ke dalam lima profil kompetensi lulusan Kurikulum 2026:

1. Analisis politik
2. Praktik politik dan tata kelola
3. Konsultasi dan strategi politik
4. Komunikasi politik
5. Kewirausahaan politik dan inovasi

Kontribusi APSIPOL dan Penguatan Mata Kuliah Khas

Masukan APSIPOL dalam FGD turut mewarnai struktur kurikulum, khususnya penekanan pada kearifan lokal, politik lingkungan, dan kebencanaan. Hal ini memperkuat posisi mata kuliah yang telah menjadi ciri khas Prodi Ilmu Politik Unud, seperti Politik Global Negara Selatan, Politik Ekologi, Politik Desa Adat, Pemikiran Politik Indonesia, serta sejumlah mata kuliah kawasan dan metodologi lainnya.

Menjawab Kebutuhan Dunia Kerja

Data tracer study turut menjadi acuan penting, menunjukkan bahwa kemampuan kerja sama, etika dan integritas profesional, komunikasi interpersonal, adaptabilitas, literasi teknologi, penguasaan ilmu politik, dan bahasa asing merupakan kompetensi yang dinilai penting oleh pengguna lulusan.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum 2026 disusun melalui empat arah perubahan utama: memperkuat relevansi pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat, memperluas perspektif keilmuan melalui pendekatan Global South, meningkatkan kemampuan teori dan metodologi mahasiswa, serta memperkuat perhatian terhadap persoalan politik lokal dan kontemporer.